Kabarterkini.co.id, Natuna – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mendampingi anggota DPR RI Ansar Ahmad reses ke Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat, Selasa 4 Agustus 2020. Reses di kedua kecamatan terpisah laut dari Kota Ranai, ibukota Kabupaten Natuna itu, demi menjaring aspirasi masyarakat.
“Saya harus akui, ada beberapa infrastruktur dasar di Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat belum dipenuhi pemerintah, seperti listrik belum beroperasi 24 jam. Akibatnya, pengembangan potensi perikanan merupakan komoditi utama masih mengalami kendala,” sambutan Ngesti di Gedung Pertemuan Masyarakat Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat.
Sementara, lanjutnya, pembangunan infrastuktur jalan lingkar menjadi idaman masyarakat, hendaknya dapat diakomodir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembangunan Bandar Udara Sipil dan pembangunan jalan penghubung Teluk Buton menuju Kelarik.
“Begitu banyak usulan program nasional, menjadi gambaran bahwa besarnya harapan Natuna sebagai salah satu daerah penghasil migas, agar maju dan sejahtera di perbatasan,” kata Ngesti.
Anggota DPR RI Ansar Ahmad mengatakan, sebagai anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau (Kepri) menerangkan, dirinya terus berusaha memperjuangkan agar Natuna mendapatkan perhatian khusus dalam program pembangunan pemerintah pusat. Mengingat Natuna sebagai salah satu wilayah perbatasan NKRI, sebagai pendukung pemasukan belanja negara sangat besar mempunyai cadangan gas alam cair mencapai 141,06 triliun kaki kubik.
“Dengan segala potensi dimiliki, terutama di perairan, Natuna harus terus dilakukan peningkatan pengamanan wilayah. Kedepan bukan hanya potensi perikanan dicuri asing, melainkan sumber daya alam migas dalam perut bumi kabupaten perbatasan ini juga akan menjadi incaran negara asing,” ungkap Komisi V DPR RI tersebut.
Jadi, Ansar berharap pihak satuan tugas pengamanan wilayah kedaulatan NKRI di Natuna harus ditingkatkan klasifikasinya. Selain itu, daerah ini harus diperjuangkan menjadi provinsi khusus. Sehingga dapat meminimalisir kesenjangan wewenang dalam menghadapi berbagai persoalan.
“Meskipun dilihat dari aspek teknis belum memenuhi syarat menjadi provinsi, tetapi ditinjau dari aspek stategis, politik, pertahanan dan keamanan sudah layak. Sedangkan pembangunan bandara sipil, saat ini Detail Engineering Design (DED) sedang disusun Pemerintah Provinsi Kepri,” pungkas Ansar. (*pro kopim/mz)
