TANJUNGPINANG, KABARTERKINI.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memimpin rapat awal persiapan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 dan Progres Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan Batam- Bintan (Babin). Rapat berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin 1 Agustus 2022.
Tampak hadir dalam rapat, Kajati Kepri Gerry Yasid, Kakanwil BPN Kepri Nurhadi Putra, Kepala Kantor Pertanahan Bintan Asnen Novizar, Kepala Kantor Pertanahan Tanjungpinang Bambang Prasongko, perwakilan Bupati Bintan, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, Tim Khusus Gubernur, dan para Kepala OPD Kepri
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam rapat mengatakan, percepatan reforma agraria harus dipacu. Selain anggaran pelaksanaan GTRA Summit 2023 telah disediakan, pihaknya juga sedang membahas pengalokasian anggaran pengurusan sertifikat lahan masyarakat pesisir diluar rutinitas melalui APBN.
“Sebanyak 5 ribu hingga 10 ribu pengurusan sertifikat melalui dana APBD, kami rencanakan selesai menjelang pelaksanaan GTRA Summit 2023. Kami berharap dapat menyerahkan sertifikat kepada Presiden Joko Widodo hingga beliau bisa menyerahkan secara simbolis kepada masyarakat,” kata Ansar.
“Pemerintah sudah membenarkan kepengurusan sertifikat di atas lahan pesisir. Dukungan dana APBD akan didahulukan untuk masyarakat, khususnya komunitas adat terpencil atau masyarakat suku terasing di Lingga, Bintan dan Batam,” katanya lagi.
Ansar menargetkan GTRA Summit 2023 akan dilaksanakan di awal Agustus 2023, sekaligus menyambut momen Kemerdekaan RI. Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan dikunjungi tim Kementerian ATR/BPN untuk menetapkan zonasi guna dijadikan dasar.
“Untuk realisasi supaya cepat, saya minta ditetapkan zonasi terlebih dahulu, setelah itu baru menetapkan rumah dan lahan pesisir disertifikasi. Bagi lahan bersengketa, serta yang dijadikan kegiatan usaha penyelesaiannya perlu ditreatment khusus, supaya program kita jalan,” kata Ansar.
Mengenai perkembangan pembangunan jembatan Babin, menurutnya, saat ini Kementerian PUPR sedang dalam tahap finalisasi dokumen readiness criteria. Sertifikat pembebasan lahan Kepri peroleh sedang dalam proses penyerahan ke Kementerian PUPR.
“Sisanya akan kita kejar supaya segera. Untuk beberapa titik yang masih belum ada keputusan pengadilan akan terus kita koordinasikan ke BPN,” ungkap mantan anggota DPR RI itu.
Kakanwil BPN Kepri Nurhadi Putra mengucapkan terimakasih atas hibah lahan seluas 1,5 hektar diberikan Pemprov Kepri kepada pihaknya di Dompak. Menurutnya, Kanwil BPN yang akan dibangun di pusat pemerintahan Pemprov Kepri akan memudahkan langkah koordinasi.
“Provinsi Kepri memiliki ciri khas terkait masyarakat pesisir yang cukup dominan. Sebarannya di seluruh kabupaten dan kota. Kami berharap saat pelaksanaan GTRA Summit 2023 mendatang akan dapat diserahkan sertifikat lahan kepada masyarakat pesisir sebagai bukti hadirnya negara,” kata Nurhadi.
“Nantinya proses terkait rencana pelaksanaan GTRA Summit 2023 akan ada tim gabungan dari BPN dan Pemprov Kepri untuk rencana detail, kemudian sebagai laporan kepada Menteri ATR/BPN,” katanya lagi. (*juwono)
