Kabarterkini.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya segera mempersiapkan terobosan baru terhadap penanganan wabah virus corona atau Covid19. Dengan dipersiapkan terobosan baru, bisa mempercepat penanganan pandemi belum ada vaksinnya itu.
“Kita bekerja tidak linier. Harus ada terobosan bisa dilihat masyarakat. Terobosan itu harus betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan Covid19. Tidak datar-datar saja,” ujar Jokowi mengawali pengantar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dilansir dari BPMI Setpres, Senin 29 Juni 2020.
Saat ini, sambung Kepala Negara, beberapa provinsi diketahui masih memiliki angka penyebaran Covid19 cukup tinggi. Untuk mempercepat penanganan di provinsi atau di daerah-daerah tertentu, diperlukan tambahan personil atau tenaga medis diperbantukan dari pusat. Demikian pula dengan peralatan-peralatan medisnya.
Ia juga meminta jajarannya mengawasi daerah-daerah akan memulai menuju masa Kebiasaan Baru (New Normal). Pemerintah pusat harus turun memberikan panduan. Tahapan-tahapan harus dilalui, sebelum membuka kembali fasilitas dan kegiatan publik maupun perniagaan.
“Tolong dilihat betul daerah-daerah mulai masuk New Normal. Tahapannya betul-betul dilalui, baik prakondisi, timingnya kapan, berikan panduan, ada guidance dari pusat sehingga mereka tidak salah. Ada prakondisi, ketepatan timingnya, terakhir prioritas sektor mana dibuka. Itu betul-betul diberikan panduan,” tegas Jokowi.
Sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan, ungkapnya, juga harus dilakukan secara besar-besaran. Di sejumlah daerah, ditemukan banyak kasus penolakan masyarakat terhadap pemeriksaan PCR maupun rapid test, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid19 yang harus segera diatasi dengan sosialisasi persuasif.
“Pemeriksaan PCR maupun rapid test ditolak masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa (alat) rapid test. Belum ada penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat akan didatangi. Sehingga terjadi penolakan,” tuturnya.
Untuk itu, saran Jokowi, pelibatan tokoh-tokoh agama atau elemen masyarakat sangat diperlukan, demi mendukung proses komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Pelibatan tokoh-tokoh agama atau masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah jelas-jelas (positif) Covid19 oleh keluarganya,” ujarnya.
Dalam hal pembayaran dan bantuan dana bagi pelayanan kesehatan serta tenaga medis, Jokowi instruksikan segera dicairkan. Misalnya bantuan santunan, pembayaran klaim rumah sakit, hingga insentif bagi para tenaga medis.
“Jangan sampai ada keluhan. Bantuan santunan pada pasien meninggal. Jangan bertele-tele. Kalau aturan di Permennya terlalu berbelit-belit, disederhanakan,” ucapnya.
“Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif petugas secepatnya. Kita menunggu apalagi? Anggarannya sudah ada,” imbuhnya.
Akhiri arahan, Kepala Negara mengajak kerjasama seluruh pihak, mengefektifkan penanganan pandemi Covid19 di Indonesia. Saat ini dibutuhkan penanganan dan pengendalian terintegrasi, antara satu dengan lain, baik antarkementerian, lembaga maupun pemerintah pusat dengan daerah.
“Tidak ada lagi ego sektoral kementerian, lembaga, kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini harus segera kita hilangkan,” pungkasnya. (*andy surya)
