Kabarterkini.co.id, Natuna – Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Natuna, Kepulauan Riau, Rabu 8 Januari 2020. Dalam kunjungan itu, Jokowi -biasa disapa- hendak memastikan penegakan hukum dan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah Laut Natuna Utara.
Untuk itu, setelah bertemu ratusan nelayan Natuna di Pelabuhan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Jokowi meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.
“Saya ke sini ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia, atas kekayaan sumber daya alam laut di ZEE di wilayah Laut Natuna Utara. Kenapa di sini hadir Bakamla dan TNI Angkatan Laut? Saya ingin memastikan penegakan hukum yang ada di Natuna,” ungkapnya.
Sebagaimana banyak diberitakan, beberapa waktu lalu, terdapat sejumlah kapal asing memasuki wilayah Indonesia. Namun kapal-kapal itu, di ZEE, bukan laut teritorial Indonesia. Di ZEE Indonesia, kapal internasional dapat melintas dengan bebas.
Namun di ZEE Indonesia, terdapat kapal asing memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal. Indonesia berhak menangkap atau menghalau kapal asing itu.
“Saya perintahkan aparat kita harus bertindak, jika ada kapal asing mengambil kekayaan alam perikanan di ZEE Indonesia,” ungkapnya.
Sementara Jokowi tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB. Tidak lama berselang, menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun 356 tengah bersandar di dermaga.
Dari atas KRI Usman Harun 356, ia meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran mendampingi, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (*red)
