Kabarterkini.co.id, Surabaya – Presiden Joko Widodo menyampaikan agar pengendalian Covid19, utamanya di daerah-daerah, dilakukan secara bersinergi dan saling terintegrasi satu sama lain. Daerah-daerah berbatasan langsung harus saling bekerjasama dalam sebuah wilayah aglomerasi untuk efektif mencegah penyebarannya.
“Saya minta mengenai tes masif, pelacakan secara agresif, perawatan, dan isolasi mandiri terhadap pasien tanpa keluhan, harus terus dilakukan ketat. Saya kira sudah dilakukan. Tapi teruskan dengan jumlah lebih banyak,” arahan Jokowi, biasa disapa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur dilansir dari BPMI Setpres, Kamis 25 Juni 2020.
Tidak lupa, ia mengingatkan kembali soal pentingnya prakondisi terhadap suatu kebijakan adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) akan ditempuh. Sosialisasi ke masyarakat harus masif, terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan harus diikuti, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.
“Saya ingin tahapan prakondisi terlebih dahulu. Jangan langsung dibuka tanpa sebuah prakondisi yang baik. Kemudian cari timing betul-betul pas. Ditentukan kabupaten mana dulu, kota mana dulu,” tutur Jokowi.
Dalam kaitannya dengan sosialisasi mengenai protokol kesehatan, Kepala Negara meminta pemerintah daerah melibatkan elemen masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Agar mereka turut menyosialisasikan pentingnya mengenakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak aman. Sedangkan ia memperoleh informasi bahwa masih banyak warga di Jawa Timur tidak mengenakan masker saat beraktivitas.
“Tadi disampaikan Gugus Tugas bahwa masih 70 persen enggak pakai masker. Ini angka besar sekali. Oleh sebab itu hari ini saya minta kepada Gugus Tugas Nasional dan Menteri Kesehatan kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya,” imbuhnya.
Penentuan prioritas terhadap sektor-sektor aktivitas mana, ulang Jokowi, dapat dibuka kembali secara bertahap harus disiapkan secara matang. Sektor dengan risiko penularan rendah, tentu akan didahulukan dibanding sektor-sektor lain. Semua itu harus melalui sejumlah pertimbangan terlebih dahulu.
Selain itu, semua kebijakan penanganan pandemi maupun adaptasi Kebiasaan Baru harus diambil terlebih dahulu. Dengan melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar harus dijadikan pertimbangan tersendiri.
“Jangan kita membuat kebijakan tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran para pakar. Ini berbahaya. Minta masukan dari pakar epidemiologi, pakar perguruan tinggi, dan lainnya,” katanya.
Terakhir, Jokowi menyarankan pada pemerintah daerah menyiapkan sejumlah rencana cadangan dapat dieksekusi sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi. Semua pihak tentu tidak ingin terjadi gelombang kedua pandemi. Sehingga dibutuhkan persiapan matang menghadapinya.
“Kita perlu terus siaga menghadapi situasi tidak terduga. Kalkulasi, hitung, dan antisipasi semua. Dari rumah sakit darurat, kebutuhan SDM, tempat tidur, tempat isolasi, baik di rumah sakit darurat lapangan maupun rujukan,” pungkasnya. (*andy surya)
