Catatan Andi Surya
KABUPATEN Natuna, berada di tengah-tengah negara Asean, yaitu : Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand dan sebagainya. Kabupaten kepulauan ini bukan hanya sangat strategis, di dasar laut hingga di bawah daratan tersimpan cadangan minyak dan gas bumi. Sementara di laut, belasan kontraktor migas mengekploitasinya. Di laut juga, sumber daya perikanan dan harta karun kapal-kapal kuno yang karam sungguh melimpah ruah.
Di darat, lahan subur, tunggu keinginan pemerintah menjadikan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan. Sungguh kaya potensi kabupaten berada di ujung utara Indonesia ini. Karena potensi kekayaan alam dan sangat strategis, sehingga BJ Habibie pernah berkeinginan membuat sebuah organisasi sejenis Otorita Batam, yaitu : Badan Pengelola Percepatan Pembangunan Natuna (BP3N) pada era 1990-an.
Sayang, BP3N telah di buat kantor, konsep pembangunan terencana matang, namun tidak pernah berjalan. Beberapa kalangan menilai, konsep salah satu orang jenius di dunia itu terhenti, karena perubahan politik pada 1998. BJ Habibie di angkat menjadi Presiden Republik Indonesia ke 3. Kemungkinan kesibukan, BJ Habibie tidak melanjutkan konsepnya untuk membuat roda keuangan baru Indonesia di tengah negara Asean.
Tapi rupanya, peluang membuat roda keuangan baru Indonesia di tengah negara Asean, di tangkap cepat anak bangsa lainnya. Joko Widodo, Presiden RI ke 7. Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu melihat, sebagai pulau terdepan, Natuna harus segera di bangun. Dengan penilaian, sekitar Kepulauan Natuna punya 16 blok migas.
Dari 16 blok, 5 blok berproduksi, 11 blok dalam tahap eksplorasi. Sumber perikanan juga melimpah. Kekayaan sumber alam itu harus segera dibangun industri migas dan sentra perikanan terpadu. “Kita ingin membuat saudara-saudara kita di Natuna maju bagai saudaranya yang lain di tanah air,” kata Jokowi -biasa disapa- ketika berkunjung ke Natuna, kemarin.
Di Indonesia Fintech Festival & Conference pada 29 – 30 Agustus 2016, kembali Jokowi menghimbau agar pulau perbatasan Indonesia segera dibangun layanan perbankan. Mengingat, di pulau perbatasan, jangankan kredit usaha, kredit rumah, maupun pasar modal, menyimpan uang di bank saja tidak bisa. Padahal potensi daerah perbatasan sangat besar. Kata Jokowi, “Kita harus buat terobosan teknologi digital yang dapat di akses masyarakat perbatasan dalam layanan permodalan.” ****
