Kabarterkini.co.id, Jakarta – Infrastruktur merupakan salah satu fondasi bagi bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain di dunia. Untuk itu, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dengan menyambungkan infrastruktur yang telah ada ke kawasan-kawasan industri dan pariwisata.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 Desember 2019.
“Kita ingin menyambungkan infrastruktur yang telah ada ke kawasan-kawasan industri, produksi pertanian, produksi perikanan dan wisata di setiap provinsi atau di setiap daerah,” kata Jokowi dikutip BPMI Setpres.
Contoh, katanya, jalan tol telah dibangun, bisa disambungkan ke kawasan pertanian. Menurut Jokowi, penyambungan infrastruktur itu akan menjadi tugas dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Tugas bapak ibu dan saudara-saudara semua adalah menyambungkan itu. Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa berkonsultasi kepada Menteri PU. Berkonsultasi. Nanti saya takutnya diasosiasikan lain, semuanya berbondong-bondong konsultasi,” ungkapnya.
Selain jalan tol, Kepala Negara juga ingin agar bandara yang telah, sedang, atau akan dibangun disambungkan dengan kawasan wisata. Secara khusus ia menyebut pembangunan di lima destinasi wisata prioritas, yaitu Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Manado.
“Kita memang baru konsentrasi ke lima ini dulu, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado. Setelah selesai, tugas Menteri Pariwisata mempromosi besar-besaran. Kemudian Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan membangun lima yang berikutnya: Bangka Belitung, Wakatobi, Bromo, Raja Ampat, dan Morotai. Jadi fokus kita ini jelas,” paparnya.
Tidak hanya bandara, Jokowi ingin pelabuhan-pelabuhan terkoneksi dengan kawasan-kawasan produksi, perkebunan, pertanian, hingga sentra-sentra industri kecil. Ia tidak ingin pelabuhan yang sudah jadi justru tidak didukung dengan jalan akses menuju pelabuhan itu.
“Ada pembangunan pelabuhan di sebuah provinsi, ini di Kalimantan, tapi jalan menuju ke situ tidak disambung. Untuk apa pelabuhannya?” tegas Jokowi.
Untuk membangun infrastruktur tersebut, ia meminta agar swasta diberikan kesempatan turut membangun agar mengurangi beban pemerintah. Jika swasta tidak mau, misal karena alasan internal rate of return rendah, barulah BUMN mengerjakan.
“Kalau BUMN angkat tangan, baru pemerintah lah yang ketiga masuk supaya tidak menekan fiskal kita, tidak menekan APBN kita. Inilah proses-proses kita semuanya harus tahu,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah turut mendukung dengan mempermudah pemberian izin bagi swasta ingin turut membangun infrastruktur. Apalagi jika pembangunan berupa industri berorientasi ekspor, diharap pemerintah daerah membuka ruang investasi selebar-lebarnya.
“Apalagi pembangunan industri berorientasi ekspor, sudah bolak-balik saya sampaikan, tutup mata tanda tangan menit itu, kalau ada yang minta. Karena selain membuka lapangan kerja, akan mengurangi defisit transaksi berjalan kita, defisit neraca perdagangan kita,” jelas Jokowi. (*red)
