Sejumlah usulan dari tingkat desa hingga kecamatan masuk dalam Musrenbang Natuna 2020. Pembangunan skala prioritas di 2021.
Kabarterkini.co.id, Natuna – Moestafa Al Bakry terlihat sibuk. Ketua Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Natuna itu sibuk, karena tamu undangan mulai berdatangan ketempat gawenya, Gedung Sri Srindit, Jalan Yos Sudarso, Ranai, Selasa malam 3 Maret 2020. Antara tamu itu, tampak Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Ketua DPRD Natuna Andes Putra dan Sekretaris Daerah Natuna Wan Siswandi.
Gawe tahunan, biasa dilakukan Moestafa dengan jajarannya, yaitu: kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Natuna. Musrenbang, adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas. Yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kelurahan, diintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan.
Tujuannya, membahas dan menyepakati usulan rencana pembangunan menjadi kegiatan prioritas di wilayah kecamatan bersangkutan. Membahas atau menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan belum tercakup dalam kegiatan pembangunan desa. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di klasifikasi berdasarkan urusan.
“Kita melaksanakan Musrenbang Natuna 2020 merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan, dilaksanakan setelah Musrenbang tingkat desa dan kecamatan,” sambutan Moestafa. “Dengan maksud agar seluruh proses sinkronisasi rencana pembangunan dapat dilakukan secara optimal.”
Jadi, Ketua Panitia Pelaksana Musrenbang Natuna itu, berharap melalui Musrenbang dapat melahirkan instrumen-instrumen prioritas, menghasilkan struktur program solutif terhadap persoalan dihadapi saat ini. Antara lain, masalah kemiskinan, pengangguran, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya.
“Musrenbang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Natuna 2005-2025,” kata Moestafa. “Penekanannya pada optimalisasi peningkatan sumber daya lokal lestari.”
Mantan Kepala Bagian Pembangunan Setda Natuna itu memaparkan, estimasi anggaran daerah Natuna pada 2021 terdiri dari pendapatan sebesar Rp1.169 triliun. Dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 555,338 miliar, serta Belanja Langsung sebesar Rp 613,706 miliar.
“Dari hasil Musrenbang kecamatan telah kita laksanakan sebelumnya, dengan total usulan rencana pembangunan sebesar Rp 6,428 miliar,” terangnya. “Semoga dalam kegiatan ini, dapat ditetapkan program prioritas berorientasi penguatan ekonomi, menuju masyarakat sejahtera pada 2021.”
Sementara, kata Moestafa, Musrenbang Natuna disejalankan dengan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG), diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Natuna. Pengembangan inovasi penting dilakukan, karena dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah Natuna.
“Tujuan pelaksanaan Lomba ini, memberikan motivasi, serta memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan TTG,” paparnya. “Sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan dan ekonomi mereka.”
DPRD Natuna Tuangkan 19 Pokok Pikiran dalam Musrenbang Natuna 2020
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Natuna Andes Putra dalam sambutan Musrenbang Natuna 2020, menyampaikan 19 pokok-pokok pikiran lembaga dipimpinnya. Pokok-pokok pikiran atau pokir anggota Dewan ini, dilakukan dari mencermati isu strategis terhadap pembangunan dari hasil reses dan kunjungan kerja.
Dari reses dan kunker itu, pihaknya menyerap aspirasi masyarakat, maka dapat disimpulkan menjadi 19 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Natuna, sebagai berikut:
1. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
2 . Pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.
3. Penyediaan air bersih.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
6. Penyediaan sarana penghubung transportasi darat, laut dan udara.
7. Penambahan sarana komunikasi.
8. Pengembangan pariwisata Bahari.
9. Peningkatan sumber daya manusia.
10. Penyediaan lapangan pekerjaan.
11. Pembangunan pelabuhan nelayan dan pelabuhan perikanan.
12. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
13. Meningkatkan daya saing daerah.
14. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.
15. Percepatan pengetasan kemiskinan.
16. Pemenuhan kebutuhan bahan pokok di setiap kecamatan.
17. Peningkatan hasil perkebunan dan peternakan rakyat.
18. Pembangunan kantor pemerintahan belum terselesaikan.
19. Memelihara perdamaian dan menjaga iklim politik dan kondusif.
“Pokok-pokok pikiran DPRD Natuna ini, perlu segera dituntaskan satu-persatu,” kata politisi Partai Amanat Nasional Natuna itu. “Akan dibahas secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.”
Bupati Natuna Membuka Musrenbang Natuna 2020
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dalam sambutan pembukaan Musrenbang Natuna 2020 mengatakan, pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan ini, meningkat sebesar 5.95 persen pada 2019. Sebelumnya sebesar 4.48 persen. Angka pertumbuhan ekonomi itu masih diatas Pemerintah RI dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Otomatis, angka kemiskinan kabupaten berjuluk Laut Sakti Rantau Bertuah ini mengalami penurunan. Pada 2019 sebesar 4.42 persen, pada 2018 sebesar 4.68 persen.
Disamping itu, tingkat pengangguran pada 2019 sebesar 3.33 persen. Mengalami penurunan dibanding pada 2018, sebesar 3.52 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Natuna mengalami peningkatan menjadi 72.63 persen pada 2019, pada 2018 sebesar 72.10 persen. Tingkat ketimpangan pembangunan diukur melalui gini ratio-nya, stabil diangka 0.33 persen sama dengan tahun sebelumnya.
“Saya berharap dengan pelaksanaan Musrenbang ini dapat menjawab isu strategis telah ditetapkan bersama, harap Hamid. “Yaitu: pembangunan berkeadilan gender, kualitas pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis, pembangunan infrastruktur informatika E-Government, reformasi tata kelola birokrasi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.”
Di sisi lain, Ketua DPW PAN Kepri itu, memceritakan tentang salah satu agenda Presiden RI Joko Widodo ke Amerika Serikat mengenalkan Natuna kepada Presiden Donald Trump.
“Insya Alloh, kedepan Natuna akan semakin maju,” katanya. “Cukup banyak rencana pemerintah pusat membangun kabupaten perbatasan ini.”
Misal, ungkap Hamid, rencana pembangunan Bandara Sipil dan Pelabuhan Samudera. Jadi ia optimis usulan Otonomi Khusus Kepulauan Natuna bakal terwujud. Melihat, program-program pembangunan dilakukan pemerintah pusat.
“Kajian pemekaran provinsi khusus serta proposalnya telah saya serahkan ke pemerintah pusat,” kata Hamid. “Dana kajian itu, dianggarkan dengan nama Dana Pengembangan Kawasan Natuna.”
Dana kajian dianggarkan dengan nama Dana Pengembangan Kawasan Natuna, menurutnya, menjadi multitafsir, alias bisa digunakan membangun atau memekarkan suatu wilayah. Sehingga Pemerintah Provinsi Kepri, setuju dan langsung tandatangan tentang program itu.
“Selama kegiatan untuk kepentingan Natuna, tidak masalah apapun namanya,” kata Hamid. “Tapi pihak provinsi sempat berujar, pandai Bang Hamid, kami terkecoh, tidak tahu dana pengembangan itu, untuk kajian pemekaran.”
Ketika menjadi provinsi khusus, paparnya, negara tidak perlu pikirkan anggaran pembangunan. Karena kabupaten perbatasan ini, mempunyai Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Dari anggaran itu, Natuna bisa membangun.
“Sekitar Rp2,3 triliun DBH Migas Natuna,” ungkap Hamid. “Sangat cukup membangun pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota perbatasan ini.” (*andy surya)
