BATAM, KABARTERKINI.co.id – Pj Sekdaprov Kepri Lamidi meminta jajarannya, agar mengelola keuangan daerah, dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban wajib meminimalisir potensi kekeliruan atau kesalahan dalam penggunaan.
“Oleh karena itu, saya berharap kepada setiap OPD, sebisa mungkin meniadakan kesalahan dalam penyusunan keuangan daerah,” kata Lamidi saat membuka acara Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah di Swiss Bell Hotel Batam, Jum’at 10 Desember 2021.
Jadi, perlu komitmen semua pihak, agar bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Kepri, dan menghindari praktik tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, perlu dilakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kedepan, saya ingatkan, penyelenggaraan atau penggunaan APBD Kepri 2022 harus semakin baik. Kita tidak boleh terus mengulang kesalahan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan,” tegas Lamidi.
Kajati Hari Setiyono turut serta dalam rakor, tidak bosan mengingatkan kepada semua pihak, termasuk Pemprov Kepri, agar mengelola keuangan daerah dilaksanakan dengan baik. Supaya tidak terjerat dalam pusaran korupsi.
Sementara pihaknya, akan terus berupaya meminimalisir kasus korupsi di Kepri. Dengan mengedepankan upaya pencegahan sebagai pilihan.
“Kami akan terus mengingatkan kepada setiap penyelenggara kebijakan, agar selalu bekerja jujur dan penuh tanggungjawab, serta tidak melalukan perbuatan melawan hukum yang berdampak buruk baginya,” terang Hari.
Mengingat sebagai daerah berbatasan dengan negara luar, Kepri harus zero korupsi. Bila hal itu dilakukan, satu sisi akan mengundang investasi asing masuk ke Kepri.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri Venni Meitaria Detiawati dalam laporan mengatakan, rakor ini terkait perencanaan anggaran belanja daerah. Tujuan rakor, meminimalisir potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi aparatur Pemprov Kepri, terkait pengelola keuangan daerah. Kita semua memang harus bekerja jujur dan penuh tanggungjawab, serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak buruk bagi diri sendiri dan pemerintah,” ujar Venni singkat. (*juwono)
