Kabarterkini.co.id, Natuna – Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat Natuna, Rabu 8 Januari 2020. Dalam sambutan, ia kembali menegaskan, kabupaten perbatasan ini adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kenapa hari ini saya ingin menyerahkan sertifikat tanah? Supaya semua mengerti, Natuna ini adalah Tanah Air Indonesia. Sehingga tanda bukti hak hukum atas tanah, atas lahan, berupa sertifikat diberikan kepada masyarakat Natuna,” tegas Jokowi -biasa disapa- di Kantor Bupati Natuna dilansir BPMI Setpres.
Kepulauan Natuna, katanya, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Dengan jumlah penduduk sekitar 81 ribu orang. Secara de facto maupun de jure, Natuna adalah Indonesia. “Pemberian sertifikat ini, menunjukkan tanah itu telah dimiliki masyarakat, sebagai tanda bukti hak hukum,” ujarnya.
Sementara, menurut Jokowi, di Natuna ada 41 ribu bidang tanah harus bersertifikat. Namun, hingga saat ini berdasarkan laporan diterima dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, baru 26 ribu bidang tanah telah diberikan sertifikatnya kepada masyarakat.
“Ada 14-15 ribu sertifikat harus diberikan kepada masyarakat. Artinya bapak ibu adalah salah satu yang beruntung, karena sudah pegang sertifikat. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah kita miliki,” jelasnya.
Di hadapan masyarakat hadir, Kepala Negara berpesan agar para penerima sertifikat, menjaganya dengan baik. Misalnya, dengan memberi sampul plastik dan memfoto kopi. Kalau hilang aslinya, masih punya duplikat untuk ngurus ke BPN .
Di samping itu, Jokowi juga berpesan agar masyarakat cermat jika ingin menggunakan sertifikat sebagai agunan untuk meminjam uang ke bank. Gunakan uang pinjaman, untuk modal kerja atau modal usaha.
“Uang pinjam ke bank, jangan gunakan membeli mobil, beli sepeda motor, (nanti) hilang sertifikatnya. Sepeda motor sama mobil ikut hilang, ditarik sama dealer. Kejadian seperti itu banyak,” pungkasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal. (*red)
