Oleh: Andi Surya
JIKA di klik aplikasi Google Maps atau Peta Dunia di ponsel, dengan memasukan nama Kepulauan Riau atau disingkat Kepri, otomatis wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas hilang. Seolah-olah Ibukota Provinsi Kepri berada di wilayah Kabupaten Natuna atau Kabupaten Kepulauan Anambas. Padahal semua tahu, lokasi ibukota Provinsi Kepri berada di Kota Tanjungpinang.
Bandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, ibukotanya tertulis di peta sesuai lokasi, seperti Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang dan lainnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas hilang dari peta? Lalu, siapa mengubahnya.
Memang selama ini, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas sangat dikenal secara nasional hingga mancanegara. Dua kabupaten kepulauan kaya migas dan perikanan itu, selalu menjadi manuver negara tetangga, terutama kapal nelayan asing pencuri ikan, seperti Vietnam, Malaysia, China dan lainnya.
Apalagi beberapa tahun lalu, nama Laut Natuna Utara menjadi perbincangan hangat, karena hadirnya kapal perang China mengawal puluhan kapal nelayannya mencuri ikan. Nelayan tradisional Natuna tidak bisa berbuat apa-apa, malahan merasa ketakutan. Manuver kapal perang Tirai Bambu itu, seolah-olah memberi signal agar menjauh.
Ya, kapal nelayan asing mencuri ikan memakai pukat trawl atau pukat harimau. Cara menangkap ikan bergerak maju. Otomatis apapun ada didepan hingga dalam laut, ditabraknya. Tidak peduli kapal nelayan, terumbu karang, rumpon, diratakannya. Wajar nelayan Natuna merasakan ketakutan sekaligus dirugikan.
Ketakutan dengan keberadaan kapal perang China dan kapal nelayannya, serta rumpon mereka buat, rusak binasa. Lalu, ada apa dengan peta Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang disamarkan? Jelas ada oknum-oknum tidak bertanggungjawab ingin memanfaatkan momen terkenalnya Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Seandai ada proyek atau investasi besar-besaran dari luar ditujukan di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas akan masuk wilayah Kepri. Diduga paket proyek atau investasi itu, bisa diarahkan ke kabupaten atau kota lain. Padahal paket proyek atau investasi itu ditujukan ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Kalau benar analisa ini, sungguh tidak elok kelakuan oknum-oknum tidak bertanggungjawab itu, mengubah wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas hilang di peta. Kedua kabupaten kepulauan perbatasan di tengah negara Asean ini, hanya bisa dicari namanya di peta dengan kerja ekstra.
Yang mudah dan tetap cepat muncul nama Ibukota Provinsi Kepri di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saran penulis, agar tidak terus terjadi ‘akal-akalan’ wilayah, masyarakat Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas harus segera memperjuangkan Otonomi Khusus Provinsi Natuna-Anambas, atau Otonomi Khusus Provinsi Pulau Tujuh.
Sehingga wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas bisa kembali muncul di peta. Sebab, setelah menjadi provinsi tersendiri, terlepas dari Provinsi Kepri yang berkedudukan di Kota Tanjungpinang, bukan di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Jika masuk investasi dari luar, benar-benar keinginan investor, bukan akal-akalan oknum-oknum tidak bertanggungjawab mengubah nama wilayah di peta. ****
(Penulis: Pimpinan Perusahaan KABARTERKINI.co.id)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
