JAKARTA, KABARTERKINI.co.id – Sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dari pusat hingga daerah utamanya dalam pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah dan peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2023. Acara berlangsung di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa 21 Maret 2023.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang hadir langsung bersama gubernur seluruh Indonesia membacakan ikrar Komitmen Anti Korupsi Kepala Daerah. Pembacaan ikrar dipimpin Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APSSI) yang dijabat Gubernur Kalimantan Timur H. Isran Noor.
Selain itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, KPK dan BPKP. Sekaligus peluncuran Indikator MCP 2023. Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutan mengatakan, KPK menggandeng Kemendagri dan BPKP untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Program pencegahan korupsi ini digagas KPK melalui Indikator MCP.
“KPK mengoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP,” ujar Firli.
Pada kesempatan itu ia juga berharap, peran kepala daerah, pertama mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional dan terakhir mewujudkan aparatur yang terhindar dari KKN.
“KPK berupaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem, salah satunya melalui MCP. Saya minta kepada seluruh masyarakat ikut memantau melalui MCP ini. Sehingga kita dapat mewujudkan bebas korupsi hingga ujung negeri,” ujarnya.
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro yang membacakan sambutan Mendagri Tito Karnavian mengatakan, dalam upaya pencegahan korupsi, Kemendagri, KPK dan BPKP telah bersinergi, melalui perbaikan di 8 area intervensi dengan program MCP.
Karena terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 sub indikator pada 8 intervensi yang menjadi fokus MCP pada 2023 diantaranya:
Perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Untuk itu, kepada seluruh kepala daerah supaya mendukung sistem MCP guna memperkuat pengawasan, dengan menugaskan para inspekturnya masing-masing agar terhubung dengan sistem ini.
“Terimakasih kepada Ketua KPK dan Kepala BPKP yang telah bekerjasama dalam rangka melaksanakan pencegahan korupsi dan penyimpangan lainnya, salah satunya dengan meluncurkan sistem MCP. Kami kira pengawasan sangat penting sekali untuk memperbaiki segala kekurangan. Kami bersama BPKP akan senantiasa mendukung. MCP ini mengedepankan pencegahan, dan pencegahan itu lebih baik daripada mengobati,” terang Suhajar. (*juwono)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
