TANJUNGPINANG, KABARTERKINI.co.id – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membahas tindaklanjut pembangunan Pelabuhan Malako dan perpanjangan bandara di Kabupaten Karimun serta pelabuhan di Kabupaten Natuna. Pembahasan ini dilakukan ketika Ansar bertandang ke Kantor Kemenhub RI di Jakarta, Selasa 24 Agustus kemarin.
Infrastruktur, menurut Ansar, merupakan penopang perekonomian Kepri. Sehingga perlu digesa penyelesaiannya agar segera bisa dimanfaatkan masyarakat. Sementara kunjungannya ke Kantor Kemenhub, setelah sebelumnya di hari yang sama telah bertamu ke Kantor PT. SMI dan ke Kantor Kemenkes RI.
“Apa yang kita lakukan ini bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan di Kepri. Meskipun saat ini sedang dalam kondisi pandemi Covid-19, namun kita tetap melakukan terobosan-terobosan supaya tidak ketinggalan dalam pembangunan,” kata Ansar.
Terkait Pelabuhan Malako di Kabupaten Karimun, ia memaparkan jika posisi pelabuhan ini berada di jalur strategis dan berdekatan dengan beberapa negara tetangga. Di area pelabuhan nantinya akan dibangun kawasan bisnis terpadu. Sehingga dipastikan keberadaan pelabuhan ini bisa menjadi roda perekonomian di Kepri dan di Karimun khususnya.
Begitu juga dengan rencana perpanjangan bandaranya. Menurut Ansar, menyangkut hal ini sudah di rapatkan ditingkat Kementerian secara terbatas. Hanya, baik untuk rencana pembangunan Pelabuhan Malako dan perpanjangan bandara perlu ada pembahasan lebih lanjut persoalan pembebasan lahan.
“Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun akan segera melakukan rapat koordinasi menyangkut hal ini. Nanti kita cari solusinya,” terang Ansar.
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mendukung penuh rencana pembangunan Pelabuhan Malako dan perpanjangan bandara di Karimun. Bahkan sudah meninjau langsung kondisi lapangan. Sebagai tindaklanjutnya, sudah dilakukan rapat terbatas ditingkat Kementerian.
“Rencana kita ini disambut baik Pak Menteri. Pemprov Kepri akan memgingatkan terus pihak Kementerian sambil menyelesaikan masalah ganti rugi lahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah baerah, baik Pemprov Kepri maupun Pemkab Karimun,” kata Ansar.
Selanjutnya, menyangkut rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Natuna. Terutama menyangkut DED yang diminta Kementerian sebelummnya. Pemprov Kepri telah memyiapkan anggaran DED-nya. Pelabuhan terpadu Natuna ini rencananya akan dibiayai dari dana Kementerian Perhubungan sebesar Rp200 miliar.
“DED-nya akan segera kita bikin, anggarannya sudah disiapkan. Pelabuhan di Natuna ini juga posisinya sangat strategis dan sangat dinantikan masyarakat,” pungkas Ansar. (*hendra)
