BALIKPAPAN, KABARTERKINI.co.id – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Acara berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis 23 Februari 2023.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan, ada tujuh poin penting penting bagi Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia. Poin pertama, pemerintah provinsi agar mendorong pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini mengingat PPKM telah dicabut pada akhir 2022 lalu.
“Dengan dicabutnya PPKM pada akhir 2022 lalu, kita berharap berdampak pada meningkatnya belanja masyarakat. Sehingga muncul ekonomi lebih baik. Kepada Pak Gubernur harus ikut menjaga agar konsumsi rumah tangga bisa terjaga dan meningkat,” kata Jokowi -biasa disapa.
Segala iven seni, olahraga dan lainnya, Kepala Negara meminta para Gubernur memudahkan izinnya. Minimal satu bulan sebelum iven sudah keluar. Sehingga panitia bisa mempromosikannya. Dari iven-iven tersebut akan menyerap banyak belanja masyarakat. Tidak ada dana mengendap di tabungan.
Selanjutnya menyangkut hilirisasi, Jokowi meminta agar pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada minerba yang di kelola. Namun juga peningkatan bidang perikanan, pertanian dan perkebunan.
“Saya yakin semua daerah punya potensi besar. Semua daerah punya potensi sama. Yang penting kita harus kreatif dan terus berinovasi. Tidak boleh hanya terjebak dengan hilirisasi minerba saja,” katanya.
Sedangkan soal pangan, menurut Jokowi, penting dijaga. Karena pangan, keberlangsingan hidup masyarakat. Untuk pangan, di minta Gubernur ikut menjaga stabilitas pasokan dan harga.
“Yang ke empat saya ingatkan, tingkatkan terus belanja produk dalam negeri. Kita sama-sama bantu agar UMKM naik kelas,” tegasnya sambil meminta pemerintah provinsi menjaga iklim investasi, mengundang investor, promosi serta meningkatkan daya tarik. Perbaiki konektivitas jalan nasional ke jalan provinsi.
Sebelum mengakhiri sambutan, dua poin terakhir disampaikan Jokowi adalah terkait stunting dan tenaga honorer. Untuk masalah stunting, di minta para Gubernur mengingatkan Bupati dan Walikota, supaya mengecek betul daerah yang masih tinggi angkanya. Harus ada penurunan tiap tahun.
“Untuk tenaga honorer di beberapa daerah masih ada. Saat ini masih di godog di Menpan RB. Kita minta agar ada jalan tengah yang baik. Harus dipikirkan bersama-sama,” pungkasnya. (*juwono)
