NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas, kehidupan sehari-hari telah diatur negara melalui ketentuan hak dan kewajiban dan kode etik harus dipatuhi. Hal ini dimaksud agar dalam menjalankan tugasnya, masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui bentuk pelayanan serta pelaksanaan program kerja pembangunan.
Untuk itu, integritas tinggi harus dimiliki seluruh ASN. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat diselenggarakan secara professional dan tepat sasaran sebagai bentuk keterwakilan negara ditengah masyarakat.
Demikian disampaikan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal pada acara Pencanangan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih dan melayani. Acara berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Natuna, Kamis pagi 10 Desember 2020.
“Kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat sangat penting. Sebagai bentuk jaminan negara terhadap hak milik masyarakat yang sah. Sekaligus sebagai dasar pemungutan pajak bagi distribusi daerah yang pada gilirannya menjadi modal pelaksanaan pembangunan daerah,” papar Hamid.
Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah daerah sangat mendukung pelaksanaan program kerja BPN Natuna sebagai langkah tepat bagi percepatan reformasi birokrasi, untuk peningkatan integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani.
Kepala Kantor BPN Natuna Abdillah Husain menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas ditentukan task kertas dan integritas masing-masing individu, serta komitmen bersama dan kontribusi masyarakat.
Jadi BPN Natuna telah berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Melalui birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kuantitas kepercayaan publik menjadi perhatian bersama.
“Pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan birokrasi dengan melakukan menyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, efisien serta pelayanan prima,” pungkasnya. (*pro kopim/soen)
