Aturan Menpan RB, Tinggalkan Luka Dalam Bagi PTT Atau Tenaga Honorer

0
424
SUASANA paripurna

NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Kini Menpan RB Tjahjo Kumolo baru-baru ini meninggal dunia. Namun kebijakannya meninggalkan luka dalam bagi sekitar 400 ribu Pegawai Tidak Tetap atau tenaga honorer di seluruh Indonesia.

Kebijakannya menghapus seluruh tenaga honorer mulai berlaku 2023 mendatang. Sehingga kebijakannya dianggap mencederai hak-hak anak bangsa yang telah lama bekerja sebagai tenaga honorer.

“Hari ini kami hadir diruang rapat paripurna DPRD Natuna, ingin menyampaikan aspirasi terkait aturan penghapusan tenaga honorer tahun depan dikeluarkan almarhum Menpan RB,” ujar Juru Bicara Forum Komunikasi PTT Natuna Wan Fiar, dihadapan Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar dan Bupati Natuna Wan Siswandi, Senin 4 Juli 2022.

Sementara, menurut Fiar, aturan penghapusan tenaga honorer mulai berlaku paling lambat 28 November 2023. Aturan ini menjadi trending topik ditengah masyarakat. Karena dianggap tidak memikirkan dampak yang timbul, terutama bagi tenaga honorer dan keluarganya.

KETUA Komisi II DPRD Natuna Marzuki saat memberikan tanggapan

“Khusus Natuna, tenaga honorer sebanyak 1.278 orang. Jika semuanya diberhentikan, maka akan timbul dampak sosial, dan menambah angka kemiskinan di kabupaten perbatasan ini,” ungkap Fiar.

Akhir penyampaian keluhan seluruh tenaga honorer khusus Natuna, ia membacakan empat tuntutan, sebagai berikut:

1. Meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Natuna agar tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) secara bertahap. Karena masa kerja tenaga honorer rata-rata tidak kurang 10 tahun.

2. Meminta penambahan kouta dan formasi tempat kerja.

ANGGOTA DPRD Natuna Eri Marka saat memberi tanggapan

3. Meminta Pemerintah RI melalui Pemerintah Kabupaten Natuna agar mempertimbangkan penghapusan tenaga honorer di kabupaten perbatasan ini.

4. Meminta Bupati Natuna dan Ketua DPRD Natuna serta semua stakeholder mengambil sikap terhadap aspirasi PTT Natuna ini.

Bupati Natuna Wan Siswandi berjanji akan segera menyurati pemerintah pusat terkait permintaan para tenaga honorer agar tahun depan tidak di berhentikan. Kalau bisa secara bertahap, semua dapat menjadi P3K.

“Aspirasinya akan segera saya tindaklanjuti. Semoga aspirasi rekan-rekan atau adek-adek honorer mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Apalagi kita berada di perbatasan, sangat minim lapangan pekerjaan,” pungkas Wan Sis -biasa disapa. (*andi surya)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini