JAKARTA, KABARTERKINI.co.id – Kinerja Pemerintah Provinsi Kepri dalam merealisasikan APBD 2022 berbuah penghargaan. Karena menduduki peringkat kedua sebagai provinsi dengan realisasi belanja tertinggi dan peringkat kedua peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dua penghargaan dalam bentuk trofi dan piagam ini di terima langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Yang diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo pada acara APBD Award 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023.
Sementara APBD Award 2023 digelar untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil mencatat capaian tertinggi realisasi APBD dalam tiga kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi peningkatan PAD.
Untuk kategori Realisasi Belanja Tertinggi, secara berurutan provinsi yang meraih pendapatan tertinggi adalah Lampung, Kepri, Jawa Barat, Kalimantan Barat, serta Jawa Tengah. Sedangkan pada 2022, realisasi belanja APBD Kepri berhasil mencapai 99,33 persen.
Dengan pagu anggaran belanja pada tahun itu, sekitar Rp3.870,32 miliar dengan realisasi sekitar Rp3.844,52 miliar. Untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi, secara berurutan provinsi yang meraih realisasi tertinggi adalah Kalimantan Utara, Kepri, Kalimantan Barat, Bali serta Kalimantan Timur.
Peningkatan PAD Kepri memang tercatat sangat signifikan pada 2022. Bersumber dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, anggaran PAD di APBD Kepri 2022 tercatat sekitar Rp1.348,49 triliun, adapun realisasi yang berhasil tercapai sekitar Rp1.584,58 triliun atau 117,51 persen.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku bangga dengan penghargaan didapatkan kali ini. Sebab kerja keras Pemerintah Provinsi Kepri dalam memaksimalkan potensi pendapatan dan belanja daerah memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat.
“Tentunya penghargaan di terima hari ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk terus memaksimalkan peran APBD dan PAD untuk membangun Kepri,” kata Ansar.
Wamendagri John Wempi Wetipo menyebutkan APBD merupakan komponen sangat penting, mempercepat perputaran ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah secara akumulatif juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena itu mendorong percepatan realisasi APBD sangat penting. Sebab uang sudah dianggarkan harus segera dibelanjakan agar bisa berdampak pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Jhon.
Selain APBD Award 2023, acara disejalankan dengan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah 2023 yang mengangkat tema “Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem serta Persiapan Pilkada Serentak 2024”.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebutkan Rakornas Keuangan Daerah ini dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD ini dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama Kementerian dan Lembaga. Kemudian melakukan monitoring pendampingan dan turun langsung ke daerah demi melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional seperti hari ini,” kata Agus. (*juwono/h)
