NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia mulai membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). PLBN di kecamatan sangat strategis, karena di sebelah utara berbatasan Vietnam dan Kamboja, serta barat dan timur berbatasan Singapura dan Malaysia itu, dalam rencana akan siap pada 2022.
“PLBN ini sangat strategis. Mengingat sebagai beranda terdepan Indonesia. Konstruksinya mulai dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepri, Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak 5 November 2020 dan ditargetkan selesai 27 Februari 2022,” tulis akun Facebook Kementerian PUPR RI, Senin malam 28 Desember 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dilansir dari liputan6.com mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan, seperti PLBN Terpadu Serasan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Semua itu demi mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia.
“Pembangunan PLBN Terpadu Serasan tidak hanya sebagai gerbang masuk. Namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah,” kata Basuki dalam keterangan tertulisnya.
PLBN Terpadu Serasan termasuk pos lintas batas dengan kategori laut. Sehingga hanya dapat diakses melalui jalur perairan. Menurut data Kementerian PUPR, jumlah pelintas PLBN Serasan sekitar 30 orang tiap pekan.
“Konstruksi PLBN Terpadu Serasan saat ini tengah dilakukan pekerjaan persiapan dan mobilisasi alat serta material, antara lain tiang pancang, pasir, batu split, besi cor, dan alat batching plant dengan progres fisik multi years contract (MYC), sekitar 3,45 persen, atau 81,26 persen untuk tahun anggaran 2020,” katanya.
Dalam pengerjaan proyek, sambung Basuki, turut dibangun berbagai fasilitas, yakni gudang barang, gudang transit, mess dan wisma pegawai. Kemudian kantor administrasi, tower air, tempat cuci mobil, empat rumah dinas, pos jaga, power house, tempat pengelolaan sampah, hingga rumah pompa air.
“Total nilai kontrak pembangunan PLBN Terpadu Serasan sebesar Rp133,1 miliar. Bersumber dari APBN tahun 2020-2021,” ungkapnya sambil menambahkan, kedepan, tidak hanya fokus pada bangunan pos lintas batas, tapi juga Kantor Syahbandar untuk mendukung pengawasan transportasi laut. (*andy surya)
