ANAMBAS, KABARTERKINI.co.id – Pjs Bupati Kepulauan Anambas Eko Sumbaryadi membacakan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD 2021. Pembacaan berlangsung di ruang paripurna DPRD Kepulauan Anambas, Sabtu 28 November 2020.
“Dalam Nota Keuangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan daerah sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepulauan Anambas 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Dengan fokus pada bidang industri, pariwisata, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional,” ungkap Eko.
Pembangunan 2021, sambungnya, merupakan prioritas pada tahun kelima RPJMD Kepulauan Anambas 2016-2021. Yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hal tersebut memiliki tingkat urgensi tinggi demi diwujudkan serta memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.
Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan sesuai arah pembangunan daerah, serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan. Sehingga memberikan gambaran jelas tentang ukuran terlaksananya misi dan pencapaian visi.
Prioritas pembangunan harus dijabarkan kedalam program kegiatan diplot pada anggaran daerah. Oleh karena itu, dalam menyusun perencanaan penganggaran adalah menterjemahkan visi misi kepala daerah dalam program kegiatan. Sehingga tercapai output program kegiatan pembangunan, agar memenuhi RKPD yang dijabarkan dalam APBD tepat sasaran.
“Selaku Pjs Bupati, saya akan berusaha akan meneruskan apa yang sudah menjadi program kegiatan tercantum didalam RKPD 2021. Jadi Rencana APBD Kepulauan Anambas 2021 mengalami penurunan dari sebelumnya, sekitar Rp57 miliar,” kata Eko.
Penurunan, menurutnya, terletak pada komponen penerimaan pembiayaan daerah pada 2020. Sedangkan pada pendapatan daerah mengalami kenaikan pada dana transfer pemerintah pusat. Karena berdasarkan rapat pembahasan dana Bagi Hasil Migas dan Minerba di Kementerian Keuangan terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia. Dari hasil perhitungan lifting menunjukan hasil positif. Sesuai asumsi ditargetkan akan tetap menunggu perkembangan kedepannya.
“Asumsi target pendapatan daerah pada 2021 sekitar Rp1,085 triliun. Dengan rincian, PAD sekitar Rp38 miliar. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp1,036 triliun. Pendapatan sah lainnya, sekitar Rp10 miliar,” kata Eko.
Sementara, ujarnya, keperluan belanja daerah, seperti belanja operasi sekitar Rp659 miliar. Belanja modal sekitar Rp266 miliar. Belanja tidak terduga sekitar Rp113 miliar. Belanja transfer sekitar RP130 miliar. Pembiayaan daerah sekitar Rp85 miliar.
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau Silpa sekitar Rp85 miliar. Pinjaman dana bergulir kelompok masyarakat Rp500 juta. Pengeluaran pembiayaan daerah sekitar Rp1 miliar. “Jadi total APBD 2021 sekitar Rp1,171 triliun,” pungkas Eko. (*sarnilam)
