BATAM, KABARTERKINI.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menghadiri acara penyerahan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Acara di gagas KPK RI itu, berlangsung di Kantor Walikota Batam, Rabu siang 11 November 2020.
Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam sambutan mengatakan, KPK sangat fokus dalam menyelesaikan persoalan sengketa aset milik pemerintah daerah se-Indonesia. Karena sengketa aset bisa membuka kesempatan korupsi, apabila tidak diselesaikan dengan baik.
“Jadi saya minta kerjasamanya. Khusus Kepri, saya harap data-datanya, demi mencegah sengketa tanah milik daerah di kemudian hari,” kata perwira tinggi Kepolisian bintang tiga emas itu.
Bila aset daerah dan BUMN terus dibiarkan tidak terurus, menurut Firli, akan semakin membuka ruang baru, munculnya perilaku korupsi oleh aparat tidak bertanggungjawab. Dengan memanfaatkan situasi tersebut.
Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin dalam sambutan meminta seluruh kepala daerah se-Kepri, dari Bupati, Walikota hingga para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk bersungguh-sungguh membantu program KPK, dalam menyelesaikan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah se-Kepri.
“Sertifikasi tanah merupakan bentuk dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi saya tidak ingin setiap daerah hanya sekedar melakukan Moratorium of Understanding (MoU), namun tidak diiringi dengan kerja maksimal,” tegas Bahtiar.
Provinsi Kepri, paparnya, memiliki luas daratan tidak lebih dari 4 persen. Sehingga setiap ada sengketa tanah milik daerah, harus segera diselesaikan dengan baik. Apalagi KPK saat ini sedang fokus membantu menyelesaikan masalah tersebut.
“Untuk Provinsi Kepri, penyelesaian 29 bidang bersengketa telah diselesaikan. Tapi aset bersengketa lainnya masih banyak di Kabupaten/Kota se-Kepri, baik berupa bangunan maupun tanah,” kata Bahtiar.
Maka dari itu, sekali lagi ia meminta kerjasama Bupati/Walikota serta masyarakat untuk membantu KPK dan BTN dalam penyelesaian aset bermasalah tersebut.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Negara (BPN) Kepri Askani merasa pihaknya terbantu dengan kehadiran KPK dalam penyelesaian sengketa aset daerah. Sebab selama ini, pihaknya selalu mengalami kesulitan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam mendapatkan data asli.
“Kehadiran KPK, membuat BPN Kepri berhasil menyelesaikan 96 persen aset daerah di Kepri. Semoga permasalahan lainnya segera terselesaikan secepatnya,” tutup Askani.
Sementara, tampak hadir dalam acara, Sekdaprov Kepri T.S. Arif Fadillah, Pjs Walikota Batam Syamsul Bahrum, Walikota Tanjungpinang Rahma, Sekdako Batam Jefridin, Pjs Kepala BP Batam Puwiyanto, Bupati dan Pjs Bupati se-Kepri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kepri. (*pro kopim)
