Catatan: Andi Surya
PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto melempar wacana Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, seperti Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dipilih langsung DPRD. Karena sangat memboroskan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah.
Jadi wacana Ketua Umum Partai Gerindra ini yang dilontarkannya pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, dikutip dari radarmalang.jawapos.com, Jumat 13 Desember 2024 lalu, perlu didukung seluruh elemen masyarakat. Khususnya pengambil kebijakan, dengan menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dipilih DPRD.
Sebenarnya bukan hanya memboroskan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah, dampak lain, seperti money politik atau politik uang bisa merusak mental hingga terjadi perpecahan ditengah masyarakat karena beda pilihan. Yang sangat miris, terjadi perkelahian antar pendukung hingga memakan korban jiwa.
Contoh, tragedi berdarah yang menewaskan Jimmy Sugito Putra, korban carok di Sampang, Madura, viral di medsos kemarin. Jimmy merupakan saksi dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang Nomor Urut 2, Slamet Junaidi-Achmad Mahfudz.
Peristiwa terjadi ketika Pasangan Calon dan rombongannya, berkunjung ke kediaman seorang tokoh di Sampang. Pada saat itu, Jimmy didatangi sejumlah orang yang memegang senjata jenis celurit. Korban terlihat dikerubungi di sebuah lahan kosong.
Jimmy tidak dapat berbuat apa-apa karena lawannya membawa dua senjata sekaligus di tangan kanan dan kiri. Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi tak sadarkan diri dan berlumuran darah.
Contoh lain, tawuran antar pendukung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terjadi di Malaka, Nusa Tenggara Timur dikutip dari Kompas.com, Sabtu 28 November 2020 silam. Akibat tawuran itu, 13 orang berhasil ditangkap aparat Polres Malaka.
Kabidhumas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Johannes Bangun, mengatakan, 13 warga yang ditangkap itu merupakan pendukung dan simpatisan pasangan dua Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Malaka. Selain menangkap 13 orang yang terlibat tawuran, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, satu unit mobil pikap, ketapel, kayu, batu dan panah.
Pertanyaannya, kenapa Pilkada paling rawan dari Pemilihan Presiden atau Pilpres? Sebab Pilkada memilih pemimpin daerah. Sehingga antusias pendukung, apalagi saling kenal sangat militan. Otomatis terjadinya keributan antar beda dukungan paling rentan. Hemat penulis, wacana dilemparkan Presiden Prabowo, Pilkada dipilih DPRD sangat perlu dilaksanakan kedepannya.****
(Penulis: Pimpinan Perusahaan KABARTERKINI.co.id)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
