BATAM, KABARTERKINI.co.id – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam Andi Agung mengapresiasi Migrant Care sebagai anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Lalu, bersama Jaringan Safe Migrant Batam, menggelar Workshop Standar Operasional Pelayanan (SOP) untuk Perlindungan dan Bantuan bagi Korban TPPO.
“Pemerintah Kota Batam berkomitmen mendukung langkah-langkah preventif, maupun kuratif, baik melalui regulasi maupun kebijakan yang dapat memberikan perlindungan optimal bagi korban, serta mencegah perdagangan manusia di masa mendatang,” kata Andi Agung saat membuka Workshop Standar SOP untuk Perlindungan dan Bantuan bagi Korban TPPO di Aston Batam Hotel & Residence, Kamis 24 Oktober 2024.
Workshop ini, sambung Andi, sangat penting, mengingat isu perdagangan orang merupakan salah satu tantangan serius yang masih dihadapi di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Mengingat kota ini berada di gerbang Indonesia wilayah perbatasan, merupakan salah satu kota tujuan utama bagi para migran untuk bekerja ke luar negeri.
“Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Workshop ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi yang konkret dalam penyempurnaan SOP daerah lebih relevan, tetapi juga menjadi langkah awal dari kerjasama berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam permasalahan TPPO, menurut Andi, seluruh elemen memiliki tanggungjawab besar. Untuk memastikan bahwa korban-korban perdagangan manusia mendapatkan penanganan tepat dan layak. Kolaborasi antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan masyarakat sipil sangat di perlukan memerangi praktik TPPO secara efektif.
“Harapan besar kami adalah bahwa hasil diskusi hari ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang mendalam untuk menyusun kebijakan lebih komprehensif dan strategis dalam memerangi TPPO khususnya di Kota Batam,” kata Andi mengakhiri.
Dalam kesempatan itu, juga turut hadir para peserta Workshop yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam, Dinas Sosial Kota Batam, Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Jaringan Safe Migrant Batam, aparat penegak hukum di Kota Batam, dan perwakilan dari beberapa rumah sakit di Kota Batam. (*ifan)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
