BATAM, KABARTERKINI.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam meraih peringkat pertama capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) se-Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 2023 lalu, dengan nilai 93,38.
Hal tersebut disampaikan Kasatgas I.2 Pengampu Wilayah Kepri KPK RI Tahun 2024, Uding Juharudin pada Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Capaian MCP 2023 secara virtual, Senin 12 Februari 2024.
Dengan capaian itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam Jefridin mengungkapkan, semuanya tidak lepas dari kerjasama, kerja kolektif dan kolaborasi seluruh OPD. Dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran APBD Kota Batam, serta memahami kaidah dan prosedur berlaku.
“Atas nama Pak Walikota Batam Muhammad Rudi, saya mengapresiasi kerja keras kita semua. Sehingga tercapaiannya nilai tinggi untuk delapan Area Intervensi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah ini,” ucap Jefridin usai Rakor secara virtual dari Kantor Walikota Batam.
Sementara capaian APBD Pemko Batam sebesar 100.00, Pengadaan Barang dan Jasa 87.31, Perizinan 87.00, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 97.76, Manajemen ASN 87.66, Optimalisasi Pajak Daerah 91.71 dan Barang Milik Daerah 93.38.
MCP sendiri merupakan aplikasi dikembangkan KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintah daerah setiap tahun.
Sedangkan Rakor tadi, disejalankan dengan perkenalan Satgas Pengampu Wilayah Provinsi Kepri Tahun 2024. Jefridin menyampaikan komitmen dan dukungannya pada Satgas Pengampu Wilayah baru dari KPK RI untuk Tahun 2024, yang dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Edi Suryanto.
“Untuk alat ukur tahun ini, dari kedelapan area tersebut, akan berfokus pada tiga nilai, yaitu MCP, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Ini kewajiban kita untuk meningkatkan nilainya, sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pada 2024, menurut Jefridin, MCP akan difokuskan pada tiga isu penilaian, yaitu proses pengadaan barang dan jasa, penyaluran hibah dan bansos, serta optimasisasi peran APIP.
“Maka dari itu, Pemko Batam berkomitmen pada tahun ini, untuk pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos serta optimalisasi peran APIP Kota Batam dapat dipertahankan bahkan lebih baik lagi kedepannya,” tegas Jefridin mengakhiri. (*ifan)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
