Kabarterkini.co.id, Natuna – Ketua DPRD Natuna Andes Putra menyambut baik rencana pemerintah pusat, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Natuna. Kendati demikian, ia tetap menyinggung wacana pusat memigrasi ratusan kapal ikan Pantura, Jawa, ke laut Natuna.
“Kita minta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali wacana pengiriman kapal ikan Pantura menangkap ikan di Laut Natuna Utara. Karena kedepan akan berdampak dengan pendapatan nelayan Natuna,” kata Andes, kemarin.
Harusnya, menurut kader Partai Amanat Nasional itu, pemerintah pusat terlebih dahulu membuat aturan baku. Mempertegas batas wilayah tangkapan, antara nelayan lokal dan nelayan Pantura.
“Nelayan dari Jawa itu, mayoritas menggunkan kapal berbobot besar, berkapasitas diatas 10 GT. Sedangkan nelayan kita kebanyakan menggunakan pompong berukuran dibawah 10 GT,” ungkapnya.
Jadi Andes minta, hal ini diatur dengan baik. Sehingga tidak menimbulkan persoalan suatu hari nanti. Jangan sampai bermasalah, baru sibuk melakukan perbaikan.
“Nah, ini perlu diluruskan, aturannya harus jelas sebelum terealisasi. Jangan sampai dibelakang hari terjadi gesekan antara nelayan kita dengan nelayan Pantura,” ia mengingatkan.
Tidak lupa, Andes berharap kepada pemerintah pusat merealisasikan segera usulan bantuan armada beserta peralatan bagi nelayan Natuna. Supaya kesejahteraan nelayan di daerah perbatasan ini lebih meningkat.
Apalagi, perekonomian masyarakat di kqbupaten perbatasan ini kebanyakan ditopang dari sumber kekayaan Laut Natuna Utara. “Untuk itu, saya minta pemerintah pusat dapat memprioritas nelayan Natuna,” paparnya.
Menkopolhukam Mahfud MD saat melaksanakan kunjungan kerja ke Natuna beberapa waktu lalu, mengatakan, kedatangannya dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo.
Salah satunya akan memperbanyak kapal nelayan ikan di Natuna. Guna memanfaatkan sumber daya kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, meminta kepada masyarakat Natuna agar tidak salah paham. Pemerintah pusat tetap akan menomor satukan nelayan tempatan.
“Nelayan Natuna tetap diprioritas. Kita kirim nelayan dari luar daerah, tidak akan melupakan nelayan Natuna,” ungkap Mahfud.
Justru, sambungnya, pemerintah pusat akan mengutamakan nelayan Natuna. Nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Keputusan tetap dibawah koordinasi pemerintah daerah, dibahas dalam rapat terbatas di KRI Semarang tadi. Dari posisi nelayan tempatan, termasuk kebutuhan apa saja diperlukan.
“Sesudah pertemuan ini, lebih tekhnis, nanti Menteri Kelautan dan Perikanan akan menjelaskan ke pemerintah daerah,” papar Mahfud.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, meyakinkan kalau semua bisa dilaksanakan. Kedepan, KKP bakal membuat kebijakan sesuai harapan nelayan Natuna.
“Apapun keputusan diambil, kita tetap melibatkan pemerintah daerah. Mencari langkah tepat dalam menentukan apa yang menjadi keinginan nelayan Natuna,” pungkas Edhy. (*andy surya)
