LINGGA, KABARTERKINI.co.id – CV Samudera Jaya Perkasa bisa memperoleh pekerjaan enam paket proyek Penunjukan Langsung atau PL di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lingga pada 2022. Padahal perusahaan kontraktor ini, berdomisili di Perum Dompak Indah C/43 Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang (Kota), Kepri.
Sementara jarak antara Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Lingga sekitar 155 kilometer, serta terpisahkan lautan cukup luas, kenapa perusahaan luar itu, mendapatkan enam paket proyek PL di Pemkab Lingga? Sedangkan ke enam paket PL, dengan total keseluruhan sekitar Rp824 juta atau Rp824.246.000, mampu dikerjakan perusahaan kontraktor Lingga. Kenapa Pemkab Lingga melalui dinas teknisnya menunjuk perusahaan kontraktor luar daerah tersebut?
Lalu, ke-enam paket proyek PL Pemkab Lingga apa saja dikerjakan CV Samudera Jaya Perkasa, berikut rinciannya:
1. Belanja Pemeliharaan Bangunan di Kecamatan Singkep. Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lingga. Jenis Pengadaan: Pekerjaan Konstruksi. Metode: Pengadaan Langsung. Nilai Pagu: Rp155.252.000. HPS: Rp155.173.168. Harga Negoisasi: Rp155.069.000. Turun harga penawaran dari HPS sekitar Rp104.168. Tanggal Pembuatan: 7 Desember 2022. Sumber dana: APBD Perubahan 2022.
2. Pembangunan Jalan Semenisasi Sawin Kelurahan Daik. Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lingga. Jenis Pengadaan: Pekerjaan Konstruksi. Metode: Pengadaan Langsung. Nilai Pagu: Rp82.000.000. HPS: Rp81.985.085. Harga Negoisasi: Rp81.900.000. Turun harga penawaran dari HPS sekitar Rp85.085. Tanggal Pembuatan: 21 November 2022. Sumber dana: APBD Perubahan 2022.
3. Pemeliharaan Bangunan Polindes Tukul (Kecamatan Bakung Serumpun). Satuan Kerja: Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga. Jenis Pengadaan: Pekerjaan Konstruksi. Metode: Pengadaan Langsung. Nilai Pagu: Rp81.340.000. HPS: Rp81.322.174. Harga Negoisasi: Rp81.179.000. Turun harga penawaran dari HPS sekitar Rp143.174. Tanggal Pembuatan: 10 Oktober 2022. Sumber dana: APBD Perubahan 2022.
4. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Mentunda, Kecamatan Lingga. Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lingga. Jenis Pengadaan: Pekerjaan Konstruksi. Metode: Pengadaan Langsung. Nilai Pagu: Rp152.512.943. HPS: Rp152.502.955. Harga Negoisasi: Rp152.386.000. Turun harga penawaran dari HPS sekitar Rp116.955. Tanggal Pembuatan: 10 Agustus 2022. Sumber dana: APBD 2022.
5. Pembangunan Drainase Lingkungan Gang Punak, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga. Satuan Kerja: Dinas Pekerajaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lingga. Jenis Pengadaan: Pekerjaan Konstruksi. Metode: Pengadaan Langsung. Nilai Pagu: Rp154.522.937. HPS: Rp154.520.370. Harga Negoisasi: Rp154.186.000. Turun harga penawaran dari HPS sekitar Rp344.370. Tanggal Pembuatan: 29 Juli 2022. Sumber dana: APBD 2022.
6. Pembangunan Tambatan Perahu Teluk Adang, Kecamatan Kepulauan Posek (1 Pkt). Satuan Kerja: Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga. Jenis Pengadaan: Pekerjaan Konstruksi. Metode: Pengadaan Langsung. Nilai Pagu: Rp199.980.000. HPS: Rp199.912.000. Harga Negoisasi: Rp199.526.000. Turun harga penawaran dari HPS sekitar Rp386.000. Tanggal Pembuatan: 13 Juli 2022. Sumber dana: APBD 2022.
Sumber KABARTERKINI.co.id berbisik, bukan rahasia, paket proyek PL di Pemkab Lingga, bukan dikerjakan langsung pemilik perusahaan luar daerah, melainkan di pinjam pakai oknum-oknum tertentu. Namun sumber tidak mau terus terang, siapa oknum-oknum tertentu itu.
“Coba cari sendiri, siapa oknum-oknum tertentu, yang saya maksud,” katanya, kemarin. “Secara logika, tidak mungkin perusahaan luar daerah itu, berani atau bisa dapat proyek PL, kalau tidak ada yang bawa “benderanya” ke Lingga.”
Sekda Lingga Syamsudi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, menyarankan KABARTERKINI.co.id menanyakan langsung Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lingga tentang kebijakan penetapan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek PL pada 2022. Karena bagian itu, sangat jelas mengetahui identitas atau domisili perusahaan-perusahaan tersebut.
Namun Syamsudi tidak mau memberi nomor ponsel Bagian ULP, meskipun pesan WhatsApp dibacanya, mengingat telah centang dua biru. Ia pun tidak mau membalas pertanyaan lainnya, seperti, apakah tidak merugikan daerah, proyek PL yang mampu di kerjakan perusahaan kontraktor lokal, rata-rata di serahkan ke perusahaan kontraktor luar daerah?
Padahal dengan memberdayakan perusahaan kontraktor lokal, dapat mendukung perputaran ekonomi di Lingga. Lalu, apakah benar informasi di terima, perusahaan kontraktor luar daerah, ada oknum-oknum tertentu yang membawanya ke Lingga? Pertanyaan-pertanyaan ini, tidak di jawab Syamsudi saat di konfirmasi melalui pesan WhatApp, Kamis 6 April kemarin.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf i tertulis, pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Praktek Pinjam “Bendera” Bisa Dikenakan Pidana
Hakim Agung Republik Indonesia Gazalba Saleh mengatakan, praktek pinjam-meminjam “bendera” perusahaan yang lazim dipraktekkan beberapa oknum rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia dapat dikenakan pasal pidana.
“Anda harus hati-hati, karena pinjam “bendera” untuk dapat proyek dari pemerintah termasuk kategori pidana. Dapat dikenakan kepada peminjam dan meminjam “bendera” perusahaan,” ungkap Gazalba, dalam acara Temu Nasional Pengadaan Jasa Konstruksi 2017, di selenggara Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) di Hotel The Media Tower, Jakarta, Jumat 1 Desember 2017, di lansir BeritaSatu.com.
Kepada 200 peserta menghadiri acara temu nasional itu, Gazalba mengingatkan, agar para rekanan tidak memaksakan diri dalam mendapatkan proyek dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengambil pekerjaan di luar kemampuan dimiliki perusahaan, pada akhirnya akan berujung penjara.
“Saya sampaikan kepada para rekanan yang ada di sini, jangan memaksakan diri dengan mengerjakan pekerjaan yang dia tidak bisa dan harus pinjam “bendera” yang pada akhirnya akan berujung penjara, padahal untungnya hanya 20 hingga 30 persen,” pungkas Gazalba.
Pinjam “bendera” merupakan istilah populer yang menggambarkan adanya praktek fiktif pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan Badan Usaha orang lain yang telah memiliki pengalaman pada proyek di incar untuk dikerjakan oleh perusahaan sendiri yang belum memiliki pengalaman pada pekerjaan itu.
Praktek pinjam “bendera” juga bisa berbentuk menggunakan badan usaha tidak bonafid namun tetap diajukan dalam rangka memenuhi aspek administratif dalam proses pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah sesuai dengan norma, aturan atau hukum yang ada, atau namun proses pengadaan secara faktual dilakukan oleh oknum dalam instansi penanggungjawab anggaran. (*andi surya)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
