TANJUNGPINANG, KABARTERKINI.co.id – Menyikapi tingginya animo terhadap kebijakan Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad atas program subsidi bunga 0 persen pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Otomatis kebijakan itu akan dilanjutkan pada 2023.
Program dimulai sejak 2021 ini terbukti mampu membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha. Tanpa perlu memikirkan bunga pinjaman. Karena bunga pinjaman telah ditanggung sepenuhnya Pemerintah Provinsi Kepri.
Jadi Ansar terus berkomitmen dalam upaya penguatan dan pemberdayaan UMKM. Karena sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Apalagi mampu membuka kesempatan kerja yang luas dan memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah.
“Program ini efektif memulihkan ekonomi, dan manfaatnya pun bisa dirasakan langsung masyarakat. Kita akan lanjutkan program ini pada 2023,” kata Ansar pada sejumlah awak media di Tanjungpinang, Rabu 4 Januari 2023.
Data dari Dinas Koperasi dan UKM Kepri per 19 Januari 2022, terdapat 146.638 UMKM di seluruh Kepri yang tersebar di Kota Batam sebanyak 75.064 (51 persen), Kota Tanjungpinang sebanyak 18.613 (13 persen), Kabupaten Bintan sebanyak 11.783 (8 persen), Kabupaten Karimun sebanyak 18.434 (13 persen), Kabupaten Natuna sebanyak 8.454 (6 persen), Kabupaten Anambas sebanyak 5.262 (4 persen) dan Kabupaten Lingga sebanyak 9.028 (6 persen).
Dengan jumlah cukup banyak, dapat dikatakan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Kepri selama pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Untuk itu demi mempertahankan eksistensi UMKM Kepri, Ansar pun mengeluarkan kebijakan strategis dalam wujud bantuan modal bagi UMKM dengan bunga 0 persen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri.
Adapun sasaran penerima manfaat kebijakan ini adalah UMKM yang bergerak di sektor produktif, kemudian UMKM tidak sedang menerima fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank (kecuali UMKM yang sedang menerima fasilitas Kredit Konsumtif (KK), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)), dan UMKM yang tidak tergolong sebagai debitur bermasalah berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang kredit/pembiayaan usaha mikro dengan subsidi bunga/margin antara Ansar selaku Gubernur Kepri dengan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada 21 Agustus 2021 lalu.
Penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan PT. Bank Riau Kepri pada 15 September 2021 serta perubahan atas PKS pada 29 November 2021.
Setelah seluruh detail teknis selesai, tidak perlu waktu lama, Ansar resmi menyalurkan Program Bantuan Modal UMKM dengan bunga 0 persen. Yang ditandai dengan menyerahkan akad kredit pinjaman modal ke masyarakat serta menyimulasi akad kredit pinjaman tersebut di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang pada 8 Desember 2021 serta menyerahkan secara simbolis program ini di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Batam pada 23 Desember 2021.
Ansar pada saat itu menjelaskan, bantuan diberikan Pemprov Kepri berbentuk subsidi bunga 0 persen dari pinjaman modal. Dalam artian, masyarakat mengajukan pinjaman modal UMKM ke Bank Riau Kepri hanya perlu mengembalikan pinjaman pokok semata. Sementara bunga dari pinjaman akan ditanggung Pemprov Kepri.
Kini Ansar terus mempromosikan program subsidi bunga nol persen untuk pinjaman UMKM dalam setiap kesempatan dirinya melakukan kunjungan ke daerah-daerah di Kepri. Menurutnya, masyarakat luas harus mengetahui tentang program subsidi bunga nol persen sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pelaku UMKM.
“Mari kita manfaatkan subsidi bunga ini, silahkan datang langsung ke Bank Riau Kepri untuk mengetahui skemanya,” pesan Ansar.
Adapun detail skema kredit diberikan adalah kredit modal kerja maupun investasi bagi pelaku UMKM dengan plafon maksimal sebesar Rp20 juta. Bunga yang dikenakan kepada debitur adalah murni 0 persen di mana debitur mendapat subsidi bunga dari Pemprov Kepri sebesar 9 persen efektif menurun. Jangka waktu kredit diberikan adalah selama 24 bulan, tidak dikenakan biaya provisi namun ada biaya administrasi sebesar Rp50 ribu.
Memang pada 2021 realisasi bunga kredit lebih rendah dibandingkan data hingga Agustus 2022. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri Agusnawarman hal tersebut wajar, karena memang pelaksanaan awalnya pada akhir 2021.
“Karena memang kita actionnya di akhir 2021, setelah semua persyaratan teknis selesai. Juga saat itu program ini belum tersosialisasi maksimal ke masyarakat. Saat ini semakin banyak masyarakat yang tahu dan ikut program ini sehingga capaian 2022 lumayan tinggi” ujar Agusnawarman.
Dari data Dinas Koperasi dan UKM Kepri, per Agustus 2022 realisasi bunga kredit telah mencapai angka Rp650 juta lebih. Dengan rincian Rp186 juta lebih di tahun 2021 dan Rp464 juta lebih di tahun 2022. Kemudian plafond kredit yang telah disalurkan telah mencapai Rp11,160 miliar dengan total 591 UMKM sebagai debitur.
Dari total plafond kredit yang telah disalurkan tersebut, tercatat UMKM dari Kota Tanjungpinang yang paling banyak mengikuti program ini yakni sebanyak 161 UMKM dengan plafond kredit Rp3,071 miliar (27,52 persen), diikuti Kabupaten Natuna sebanyak 161 UMKM dengan plafond Rp3,065 miliar (27,46 persen), Kabupaten Karimun sebanyak 102 UMKM dengan plafond Rp1,958 miliar (17,54 persen), Kota Batam sebanyak 59 UMKM dengan plafond Rp1,060 miliar (9,50 persen), Kabupaten Lingga sebanyak 59 UMKM dengan plafond Rp1,052 miliar (9,43 persen), Kabupaten Bintan sebanyak 32 UMKM dengan plafond Rp632 juta (5,66 persen), dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 17 UMKM dengan plafond Rp322 juta (2,89 persen).
Dari data itu dapat dilihat minat tinggi dari para pelaku UMKM yang memenuhi syarat mengikuti program ini. Ansar pun berjanji akan mendorong program ini secara berkepanjangan jika animo masyarakat terhadap program subsidi bunga modal UMKM sangat besar. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya sosialisasikan ke masyarakat luas dan ke teman-teman UMKM lain.
“Kalau lebih banyak yang memanfaatkan program ini kita akan buat klasifikasi usahanya. Saya yakin masih banyak masyarakat yang belum tahu informasi ini, agar bersama pemerintah daerah dan Bank Riau Kepri bantu sosialisasikan programnya,” kata Ansar. (*juwono)
