Kabarterkini.co.id, Natuna – Sekretaris Daerah Natuna Wan Siswandi memimpin rapat dengan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Suhajar Diantoro. Rapat terlaksana diruang rapat utama Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Ranai, Kamis kemarin.
“Natuna mendapat dukungan lima sektor percepatan pembangunan dari pemerintah pusat, yaitu: perikanan, pariwisata, migas, pertahanan dan pengendalian lingkungan hidup,” sambutan Wan Siswandi.
Atas dukungan itu, Pemerintah Kabupaten Natuna harus turut andil, antara lain, melakukan pendekatan dengan masyarakat, terkait pembebasan lahan, ketika berbagai fasilitas akan dibangun pemerintah pusat.
“Sesuai regulasi, dari lima sektor percepatan pembangunan, hanya dua sektor menjadi kewenangan daerah, yakni perikanan dan pariwisata. Namun merealisasikan hal itu tetap membutuhkan campur tangan dan keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi,” kata Wan Sis, biasa disapa.
Plt. Sekretaris BNPP RI Suhajar Diantoro menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar batas negara dijadikan sebagi beranda terdepan NKRI yang harus dilakukan percepatan pembangunan disegala bidang.
Melalui BNPP yang diketuai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan 20 anggota dari Kementerian dan 7 anggota dari Lembaga Negara, serta Menkopolhukam Mahmud MD, sebagai Ketua Dewan Pengarah, telah merancang konsep pembangunan perbatasan dengan akselerasi secara bersamaan.
Jadi melalui kunjungan ini, Suhajar berharap mendapatkan informasi, pengajuan dan rancangan pembangunan dibutuhkan masyarakat Natuna. Informasi ini dapat dari perwakilan kecamatan, kelurahan hingga desa. Sehingga pembangunan lima tahun kedepan lebih tepat sasaran.
“Salah satu tugas BNPP, bagaimana mengkoordinir, atau membuka keterisolasian daerah perbatasan negara, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan lalu lintas orang dan barang. Yang pada akhirnya menjadi satu indikator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sebuah daerah perbatasan,” katanya.
Tidak kalah penting, menurut Suhajar, dalam mewujudkan, pemerintah daerah harus mempersiapkan sumberdaya manusia. Kedepan, semakin maksimal pembangunan kawasan perbatasan.
“Sumbang saran dan pemikiran dari seluruh pemangku kepentingan di daerah sangat kami butuhkan bagi mengumpulkan data dan informasi ini,” pungkas Suhajar. (*humas)
