kabarterkini.co.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengidentifikasi persoalan-persoalan menjadi penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi -biasa disapa- saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 21 November 2019.
“Saya ingin para menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detail di mana poin-poin kelemahan serta titik-titik menjadi penghambat dari kemudahan berusaha ini,” ujarnya dikutip BPMI Setpres.
Kepala Negara menyinggung soal peringkat kemudahan berusaha Indonesia, setahun terakhir ini relatif stagnan. Padahal, pada 2018 lalu peringkat kemudahan berusaha Indonesia berhasil mengalami peningkatan signifikan, dari peringkat 120 menjadi peringkat 72.
“Kita ingin ada sebuah kenaikan peringkat lagi dalam kemudahan berusaha di Indonesia yaitu di peringkat 40-50 seperti yang kita inginkan,” tuturnya.
Untuk mewujudkan, eejumlah langkah tengah direncanakan dan kembali dijalankan pemerintah dalam waktu dekat ini.
“Solusi kita kerjakan tidak boleh sepotong-sepotong. Kita butuh sebuah reformasi struktural, membutuhkan deregulasi, dan debirokratisasi sehingga kemudahan berusaha betul-betul bisa kita potong, kita sederhanakan,” ucapnya.
Lalu, Jokowi menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengawal langkah perbaikan dan reformasi di semua titik agar upaya benar-benar membuahkan hasil.
“Reformasi pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi dari pusat ke provinsi sampai ke kabupaten harus menjadi sebuah desain sehingga benar-benar kita bisa melihat, bisa mengontrol, dan bisa mengawasi proses-proses yang ada di mana berhentinya, di mana ruwetnya,” imbuhnya. (*andy surya)
