BATAM, KABARTERKINI.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI secara virtual dari Gedung Pemko Batam, Selasa 8 Juni 2021. Sedangkan RDP berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BP Batam 2022.
Tampak hadir dalam RDP di Gedung Nusantara DPR RI, antara lain, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidijo Koentjoro, anggota Bidang Pengembangan Kawasan Investasi BP Batam Sudirman Saad dan anggota Bidang Pengusahaan BP Batam Syahril Japarin.
Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto memaparkan pelaksanaan anggaran 2021 tidak terlepas dari pandemi Covid-19. Yang berdampak signifikan terhadap pergerakan roda ekonomi di Batam pada 2021, dan masih berjalannya proses pengadaan dari belanja tambahan yang bersumber dari saldo.
“Terkait kinerja ini, dalam sisa waktu 2021, BP Batam akan berusaha mempercepat realisasi penerimaan PNBP, diantaranya melalui penagihan piutang dan mempercepat kegiatan menghasilkan PNBP,” kata Purwiyanto.
Namun pada 2022, pihaknya akan fokus membangun Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam demi pemulihan industri, pariwisata dan investasi. Fokus ini sejalan dengan salah satu Fokus Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
Sehubungan dengan itu dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BP Batam akan mendukung perkembangan empat sektor prioritas, yakni:
1. Industri Manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi, seperti industri smartphone, teknologi informasi dan komunikasi serta kedirgantaraan.
2. Industri Jasa, seperti maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat dan kapal, shipbuilding dan shipyard, pendidikan dan kesehatan internasional, serta financial service khususnya digital financial.
3. Kegiatan Pengembangan Logistik, seperti transhipment, e-commerce, warehouse dan infrastructure link.
4. Pariwisata yang berfokus pada pembangunan destinasi wisata dan event pariwisata, serta pengembangan industri kreatif (sinematografi).
Selain dengan BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menggelar RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala BP Kawasan Sabang dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). (*herbin/cc/humas bp batam)
